Opini: Evaluasi Pilkada Serentak 2017

Oleh:
Rusdianto, SH, MH
Dosen STAI Al-Gazali Soppeng

AspirasiRakyat.Com - Pemilihan kepala daerah serentak telah dilaksanakan pada pada 15 Februari 2017 yang lalu. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu di evaluasi agar dapat memperbaiki segala kekurangan yang telah terjadi sebelumnya. Secara umum Pilkada serentak kemarin berjalan lancar. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi yang makin menggembirakan dan dapat menjadi contoh negara-negara lain. Dengan begitu publik berharap kepala daerah terpilih dapat menjaga amanah rakyat dengan baik melalui inovasi dan kreatifitas dalam mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat daerah.
Meski berjalan lancar bukan berarti Pilkada serentak 2017 tidak memiliki persoalan. Masalah utama terdapat pada tahapan pencalonan, politik adu domba (black campaign), isu SARA, politik uang dan Netralitas PNS. Perlu ada mekanisme pencalonan yang masih bermasalah hingga pelaksanaan Pilkada serentak digelar, sengketa pencalonan masih berlanjut. Padahal pencalonan itu isu yang membuat banyak masalah dalam Pilkada, baik terkait dengan proses pendaftarannya, verifikasinya, kemudian penetapan pasangan calon, sampai pada penetapan pasangan calon di Bawaslu, di Panwaslu, maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara. Perlu ada tata cara persidangan yang cepat dan sederhana, agar para calon yang merasa dirugikan dalam pencalonan dapat segera melakukan upaya hukum sebelum pelaksanaan pilkada atau selambat-lambatnya sebelum pengadaan kertas suara dan logistik pilkada.

Melihat beberapa persoalan tersebut, Penulis berpendapat perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2017, terutama terkait dengan perubahan arah regulasi atau sistem Pilkada.

Isu SARA dalam Pilkada
Tentu publik bisa menyaksikan sendiri betapa pilkada serentak 2017 ini seakan hanya terpusat pada Pilkada DKI Jakarta. Bahkan beberapa pengamat menyatakan pilkada DKI Jakarta merupakan pilkada rasa pilpres karena masing-masing calon adalah representasi pertarungan politik tokoh nasional yakni SBY, Megawati, dan Prabowo. Namun yang sangat mencengankan bukan pada peran 3 tokoh sentral yang tersebut diatas melainkan  adanya upaya menjadikan isu SARA menjadi hal yang di besar-besarkan atau bahkan di jadikan alat politik adu domba untuk menjatuhkan kredibilitas kandidat calon kepala daerah tertentu. Adanya kasus penistaan agama, dan penghinaan lambang Negara (Pancasila),serta menjadikan isu agama, ras, dan golongan sebagai alat memecah belah bangsa dan Negara menjadikan kualitas demokrasi menjadi tercederai. Padahal dalam konteks pilkada sejatinya yang perlu dimunculkan adalah Visi, Misi, dan program-program unggulan dari masing-masing calon untuk saling adu gagasan agar mampu meyakinkan para pemilih untuk memilihnya. Celakanya penegakan hukum yang di harapkam menjadi  instrument yang dapat menjadi sarana mekanisme penyelesaian konflik justru malah dijadikan alat untuk saling lapor melapor satu sama lain. Hukum seolah hanya menjadi alat politik yang pada akhirnya bermuara pada penurunan elektabilitas calon kepala daerah. Jika kita belajar pada pilkada serentak 2015 yang lalu, apabila ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka maka proses hukumnya ditunda sampai pelaksanaan pilkada selesai, namun di Pilkada DKI Jakarta hal tersebut dikesampingkan karena adanya desakan kelompok tertentu yang menginginkan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal ini tentunya menjadi catatan khusus kedepan agar pelaksanaan pilkada kedepan dapat meminimalisir adanya konflik-konflik yang merusak tatanan demokrasi demi tercapainya penyelenggaraan pilkada yang demokratis, adil, dan bermartabat.

Terkait Politik Uang dan Netralitas PNS
Dalam setiap pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada maka politik uang sudah menjadi masalah krusial yang sampai saat ini masih marak terjadi menjelang pilkada. Olehnya itu perlu ada penegasan terkait larangan politik uang ini, Jenis dan model politik uang yang terjadi cukup bervariasi, di antaranya pembagian undian, pembagian sembako, pembagian uang yang dilakukan oleh oknum tim sukses, bahkan politik uang ditenggarai terjadi melalui penyalahgunaan bansos dan program pemerintah lainnya. Selama ini setiap aduan atau temuan yang masuk ke panwaslu masih minim penindakan oleh pihak terkait, baik itu kepolisian ataupun kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakundu. Panwas seolah hanya menjadi hiasan dalam pilkada karena tidak mampu berbuat banyak dalam menindak segala bentuk politik uang. Begitupun dengan aturan yang terkait netralitas PNS dalam pilkada. Selama ini Panwaslu tidak dapat berbuat apa-apa jika menemukan ada oknum PNS yang hadir dalam kampanye. Banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan intervensi dan intimidasi terhadap jajaran dibawahnya membuat hak pilih para PNS menjadi dikebiri karena selalu mendapatkan ancaman pemindahan ataupun mutasi.
Netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan  yang berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada merupakan hal yang sangat esensial mengingat terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berperan aktif dalam aktivitas Pilkada. Oleh karenanya regulasi terkait netralitas PNS perlu diatur lebih ketat. Perlu ada larangan PNS menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, ataupun Penyelenggara Pemilu lainnya. Karena amatlah sulit untuk mengukur independensi seorang PNS jika terlibat juga dalam proses penyelenggaraan. Di lain sisi posisi sebagai PNS sulit melepaskan conflict interest dengan atasan atau pimpinan yang maju dalam pilkada.

Beberapa masalah yang terkait netralitas PNS dalam proses penyelenggaraan Pilkada yang disebutkan diatas memang perlu mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak agar para PNS ini tetap berada pada fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat tanpa harus  dibebani atau ditakut-takuti oleh atasan yang mempunyai kepentingan politik tertentu. Selama PNS tersebut melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maka segala hak dan kewajibannya akan dipenuhi oleh Negara. Begitupun jika PNS dirugikan oleh adanya tindakan atasan yang sewenang-wenang, maka Negara memberikan ruang untuk medapatkan keadilan melalui jalur hukum dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Semoga Netralitas PNS dalam Pilkada serentak dapat membantu proses lahirnya pemimpin daerah yang berintegritas dan mendapatkan dukungan dari partisipasi politik masyarakat.

Beberapa masalah tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian khusus oleh penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang, agar dapat merealisasikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur adil dengan tingkat partisipasi para pemilih agar dapat melahirkan pemimpin daerah yang kredibel, berintegritas dengan partisipasi atau dukungan publik yang tinggi. (*)
Berbagi Aspirasi : Anda ingin berbagi aspirasi tentang permasalahan sekitar? Ingin memberi inspirasi? Kirim aspirasi anda melalui tulisan disertai foto ke email : aspirasirakyat77@gmail.com atau hubungi kontak kami, Mulailah bersuara bersama AspirasiRakyat.com, peka realita menuju perubahan.
Bagaimana Tanggapan Kamu?