OPINI: Anti NKRI, HTI Dibubarkan

OPINI: Anti NKRI, HTI Dibubarkan
Rusdianto Sudirman
Oleh:
Rusdianto Sudirman, SH, MH
(Pengamat Hukum Tata Negara/Dosen STAI Al-Gazali Soppeng)

AspirasiRakyat,Com - Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut disampaikan Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, yang menyatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Mengutip situs HTI, Hizbut Tahrir ada di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, lalu merambah ke Indonesia lewat dakwah pada 1980-an. Saat itu HTI banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Kemudian pada 1990-an, HTI memperluas kegiatan ke masyarakat melaluikegiatan dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan.

HTI mengatakan politik sebagai bagian dari kegiatan mereka dengan Islam sebagai ideologi yang memiliki tujuan melanjutkan kehidupan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Seluruh kegiatan kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Mereka berusaha agar aqidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang. Dalam perkembangannya HTI menyebut perjuangan mereka adalah menegakkah sistem pemerintahan Khilafah.

Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengambil tindakan untuk membubarkan HTI karena keinginan mengganti ideologi pancasila dan bentuk Negara menjadi Khilafah jelas-jelas telah menunjukkan tindakan separatis yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Padahal tidak ada landasan historis maupun dalil apapun yang membenarkan sistem khilafah. Tidak ada dalil Al-Qur’an maupun hadis secara shahih yang mendasari (paham khilafah) HTI, lagi pula tanpa adanya paham maupun konsep khilafah pun, Indonesia akan aman dan nyaman selama keadilan tetap ditegakkan.

Olehnya itu organisasi Islam apapun harus mengakui dan menjunjung tinggi dasar negara, baik Pancasila, UUD 1945, Kebhinnekaan, dan NKRI sebagai pilar negara yang harus dijalani dan dipegang bersama. Itulah mekanisme hukum yang di atur oleh pemerintah melalui UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Maka dari itu, berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI yaitu: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Langkah pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikritik oleh Yusril Ihza Mahendra. Mantan Mensesneg yang juga pakar tata negara itu menyebut HTI tak bisa langsung dibubarkan. Menurutnya Pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali.

Menurut penulis pendapat Prof Yusril di atas dapat diberlakukan bagi ormas yang tegas mengakui pancasila dan UUD NRI 1945, dalam hal ini HTI sebagai Ormas telah bertindak di luar koridor hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, sebab ormas tersebut selalu mempropagandakan ingin mengganti dasar negara yang berdasarkan Pancasila.

Olehnya itu bagi ormas yang anti pancasila, anti demokrasi, dan anti NKRI seperti HTI tidak perlu lagi dibubarkan melalui prosedur hukum, karena secara logika Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi (hukum tertinggi) tidak diakui oleh HTI termasuk UU Ormas, kemudian setelah dibubarkan tiba-tiba menjadikan demokrasi sebagai alasan agar pemerintah berlaku demokratis dan menuntut pembubaran sesuai mekanisme UU Ormas.

Jadi, HTI bukan sekedar Ormas tapi merupakan gerakan politik yang tujuan akhirnya mengganti NKRI menjadi Negara Khilafah, jadi perlu di hadapi secara politik. Kalaupun mereka tetap menempuh upaya hukum, pemerintah tentunya lebih siap berdasarkan data dan bukti yang telah di kaji bersama sebelum mengumumkan pembubaran HTI secara resmi.

Pada akhirnya penulis ingin mengajak kepada para pengikut HTI untuk merubah arah perjuangan yang tentunya sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta hidup rukun dalam bingkai NKRI yang berbhineka tunggal ika. Mari kita kembali mengamalkan dakwah ulama kita untuk meng-Indonesiakan Islam, bukan Meng-Islamkan Indonesia. (*)
Berbagi Aspirasi : Anda ingin berbagi aspirasi tentang permasalahan sekitar? Ingin memberi inspirasi? Kirim aspirasi anda melalui tulisan disertai foto ke email : aspirasirakyat77@gmail.com atau hubungi kontak kami, Mulailah bersuara bersama AspirasiRakyat.com, peka realita menuju perubahan.
Bagaimana Tanggapan Kamu?