Rabat Beton Desa Kebo dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat Desa

Aswan
Oleh:
Aswan (Pendamping Desa Pemberdayaan) P3MD 

AspirasiRakyat.Com - Beberapa hari yang lalu media sosial Fb di Gorup BKS (Berita Kejadian Soppeng) heboh karena sebuah status  terkait sebuah foto berita dari Media Cetak yang berjudul "Rabat Beton Samping Kantor Desa Kebo disorot". Bila dilihat lebih jauh sebenarnya viralnya berita ini bukan karena isi atau objek beritanya (Rabat Beton) tapi lebih disebabkan dari tehnik penulisan berita dari media tersebut yang menurut sebahagian warga net menyalahi aturan etik penulisan berita. Namun karena objek berita terkait kegiatan pembangunan desa maka sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan penulis merasa penting untuk memberikan pendapat terkait rabat beton samping kantor desa kebo dalam preapektif pemberdayaan masyarakat desa.

Rabat beton di Desa Kebo yang dimaksud adalah salah satu kegiatan Pembangunan Desa yang dianggarkan dari Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai anggaran Rp. 136.815.000,- Dengan rencana pembangunan 215 Meter dengan ketebalan 15 cm.  Bila dipandang dari sisi pemberdayaan pada dasarnya tidak ada yang salah pada proses pembangunan di Desa Kebo, dimulai dari proses perencanaan, pengagaran dan sampai pada proses pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa mengacu pada regulasi yang ada; permendagri 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendesa no 22 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana desa tahun 2017.

Berawal dari proses perencanaan kegiatan tersebut diusulkan oleh masyarakat desa dan merupakan program prioritas tahun 2017, kemudian rencana anggaran biaya dan gambar disusun oleh Kader Infrastruktur Desa (KID) kemudian kegiatan dilaksanakan secara swakelola, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk terdiri dari masyarakat setempat serta tukang dan pekerja semuanya dari masyarakat desa setempat.

Kegiatan berjalan normal sampai tercapainya volume yang direncanakan. Masalah kemudian muncul saat TPK harus menutup jalan tersebut selama 28 hari sesuai ketentuan tehnis usia kematangan rabat beton. Karena bersamaan dengan itu ada penambahan jaringan listrik di ujung jalan dan pembangunan rumah salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Sehingga atas persetujuan warga disekitar lokasi, jalanan terpaksa harus dibuka meski baru berumur 4 hari.

Rabat beton jalan pemukiman yang tidak bertulang (tanpa pembesian) ditambah dengan Kondisi beton yang belum matang terpaksa harus dilewati mobil-mobil besar pengangkut material dan juga termasuk mobil toronton yang mengangkut 7 tiang listrik beton sekaligus. Karena pertimbangan Jaringan listrik juga adalah kepentingan warga dan sangat dibutuhkan sehingga Pemerintah Desa, TPK dan masyarakat terpaksa harus merelakan dan menerima resiko dengan mengorbankan pekerjaan Rabat Beton yang baru selesai untuk dilewati kendaraan besar yang bermuatan berat, sehingga hal tersebut bisa jadi merupkan penyebab adanya sedikit keretakan pada Rabat.

Menyikapi kritikan akibat retaknya rabat beton tersebut pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa khusus bersama BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat disekitar lokasi kegiatan yang juga dihadiri perwakilan dari DPMD Kab Soppeng, Pemerintah Kecamatan Lilirilau dan Pendamping Desa tehnik Infrastruktur, yang pada intinya warga dilokasi kegiatan mengakui bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat kesalahan bersama dan telah diperhitungkan sebelumnya (dibuktikan dengan foto kendaraan besar yang lewat) sehingga warga sekitar lokasi kegiatan bersedia melakukan perbaikan bersama-sama secara swadaya sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Sebagai pelaku pemberdayaan penulis menilai bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat baik, Paling tidak pemerintah desa kebo telah berupaya memanfaatkan segala potensi masyarakat yang ada sesuai amanah UU Desa tahun 2014. Mulai dari perencanaan yang memanfaatkan KID yang dipilih dari masyarakat, TPK dari masyarakat serta tukang dan pekerja adalah masyarakat desa sendiri. Kalau kemudian hasil pekerjaan dirusak oleh masyarakat maka patutlah diperbaiki secara bersama-sama.

Sementara kritikan tentang kwalitas  hasil pekerjaan yang masih dianggap kurang baik (oleh sebagian orang), menurut pandangan penulis masih dalam batas kewajaran untuk sebuah kegiatan pemberdayaan. Tidak mungkin hasil kerja seorang KID bisa sama persis dengan seorang Sarjana Tehnik Sipil yang berpengalaman, tidak mungkin hasil kerja masyarakat biasa bisa sama dengan seorang pekerja yang profesional. Namun seperti itulah sebuah program pemberdayaan kalau toh hasil pekerjaan masih kurang paling tidak masyarakat mendapatkan hasil dari sisi ekonomi sebagai seorang pekerja. memanfaatkan segala potensi lokal desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah bahagian dari amanah UU Desa tahun 2014.

Salam Pemberdayaan. (*)
Berbagi Aspirasi : Anda ingin berbagi aspirasi tentang permasalahan sekitar? Ingin memberi inspirasi? Kirim aspirasi anda melalui tulisan disertai foto ke email : aspirasirakyat77@gmail.com atau hubungi kontak kami, Mulailah bersuara bersama AspirasiRakyat.com, peka realita menuju perubahan.
Bagaimana Tanggapan Kamu?